BerandaSurabaya.com – Pemkot Surabaya akan mengajukan kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya terhadap kasus Wisma Pesebaya di Jl. Karanggayam. Sikap itu disampaikan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya saat rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya, Senin (23/11/2020).
Rapat itu sebenarnya membahas rencana anggaran dan kebijakan dinas tanah pada APBD 2021. Mulai dari surat ijo, pemanfaatan aset hingga retribusi tanah. Imam Syafi’i, anggota Komisi A DPRD Surabaya menyelipkan pertanyaan terkait Karanggayam saat diberi kesempatan bicara.
”Saya dengar sudah ada putusan dari pengadilan tinggi. Banding pemkot ditolak. Apa suratnya sudah diterima?” tanya politisi Nasdem itu.
Selama ini pejabat Pemkot selalu irit bicara terkait Karanggayam. Mereka berdalih surat resmi dari PT Surabaya itu belum diterima Pemkot. Imam memiliki info valid bahwa surat dari PT tersebut sudah dikirim ke dua belah pihak sejak Rabu (18/11/2020). Persebaya maupun Pemkot sudah mendapat salinan putusan tersebut.
Imam mengatakan bahwa Pemkot memiliki waktu 14 hari kerja untuk menentukan sikap. Kalau dihitung-hitung, deadline pemkot sampai 8 Desember.
”Kalau lewat dari batas waktu itu artinya dianggap menerima,” lanjutnya.
Maria Theresia Ekawati Rahayu, Kepala DPBT membenarkan surat itu sudah sampai ke Pemkot. Beberapa hari ini persoalam Karanggayam sedang dibahas intens.
”Saat ini sedang dalam pembahasan (Karanggayam). Kami juga berkoordinasi dengan jaksa pengacara negara (JPN) dari kejaksaan,” jelasnya.
Imam menanyakan apakah pemkot akan mengajukan kasasi?
”Kemungkinan begitu,” lanjut Yayuk, sapaan akrab Rahayu.
Lalu bagaimana dengan rencana pengembangan Karanggayam? Yayuk mengatakan belum ada rencana pemanfaatan.
Yang jelas lapangan itu tidak akan beralih fungsi. Tetap jadi lapangan sepakbola. Pemkot belum memiliki rencana pengembangan di area itu.
Meski fungsinya tidak diubah, sengketa itu membuat Kayanggaram makin tak terurus. Selama masih jadi objek sengketa Pemkot tidak melakukan perawatan pada rumput dan gedung. Boleh jadi tahun depan kompetisi internal tidak bisa terwujud. Selain kasasi, masih ada proses peninjauan kembali (PK) yang memakan waktu.
Sumber: Pikiran-Rakyat.com
